DURI - Secara etika profesi, idealisme kewartawanan, dan regulasi internal media, seorang wartawan tidak boleh (dilarang) menjadi backing (pelindung/pembela kepentingan bisnis) usaha seseorang atau pihak tertentu.
Berikut adalah uraian jelas mengenai alasannya berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan prinsip kerja pers di Indonesia:
1. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
Menjadi backing bisnis menciptakan benturan kepentingan (conflict of interest) yang nyata. Beberapa pasal KEJ yang dilanggar antara lain:
Pasal 2: "Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik." Menjadi pelindung/tameng bisnis pihak tertentu berada di luar koridor tugas profesional pers.
Pasal 6: "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap." Menjadi backing (terlebih jika menerima imbalan, saham, atau dana operasional) masuk dalam kategori menyalahgunakan profesi/independensi untuk kepentingan finansial atau kekuasaan pribadi.
2. Mematikan Independensi dan Integritas Pers
Fungsi utama pers adalah sebagai pilar keempat demokrasi dan kontrol sosial (watchdog).
Jika wartawan menjadi backing suatu usaha, wartawan tersebut tidak akan mampu memberitakan usaha itu secara objektif apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran hukum, konflik sosial, pencemaran lingkungan, atau kerugian konsumen yang melibatkan usaha tersebut.
Sikap tidak netral ini merusak kepercayaan publik (public trust) tidak hanya terhadap wartawan yang bersangkutan, tetapi juga terhadap institusi media tempatnya bekerja.
3. Risiko Hukum dan Penyalahgunaan Profesi
Bukan Tameng Hukum: Kartu Pers (ID Card) atau status wartawan tidak memberikan kekebalan hukum (immunity) untuk melindungi bisnis dari pemeriksaan aparat penegak hukum, Satpol PP, atau dinas terkait.
Unsur Intimidasi: Praktik backing oleh oknum pers sering kali memanfaatkan gertakan pemberitaan negatif terhadap pihak lain/pesaing atau membentengi bisnis bermasalah dari wartawan lain. Jika ada unsur ancaman atau pemerasan, hal ini masuk ke ranah hukum pidana (Pasal 368 KUHP).
Kesimpulan :
Wartawan harus berdiri netral dan melayani kepentingan publik, bukan kepentingan bisnis atau individu tertentu secara personal. Menjadi backing usaha sangat mencederai martabat profesi pers.

Posting Komentar