PEKANBARU (ARM, 30/09/2026) – Komitmen mengawal supremasi hukum dan asas kepastian hukum kembali dibuktikan Law Firm Erwanto Aman & Sofyan (EAS).
Alhamdulillah, Tim Advokat EAS kembali melaksanakan pendampingan hukum intensif terhadap klien dalam agenda Gelar Perkara Khusus di Ruangan Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau.
Gelar perkara tersebut ditempuh sebagai upaya hukum atas lambatnya dan stagnannya penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan dan/atau Kekerasan Secara Bersama-sama di Muka Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang menggantikan Pasal 170 KUHP Lama.
Perkara tersebut telah dilaporkan secara resmi melalui Laporan Polisi (LP) sejak Oktober 2024. Namun hingga September 2026, pelapor menilai perkara tersebut mangkrak di tangan penyidik tanpa kepastian hukum dan tanpa kejelasan progres penyidikan yang signifikan.
ADA APA DENGAN PENANGANAN PERKARA SEJAK OKTOBER 2024 ?.
Sebelumnya, Law Firm Erwanto Aman & Sofyan telah melayangkan laporan pengaduan resmi terhadap oknum penyidik ke Bidang Propam Polda Riau dan Wasidik Polda Riau sebagai bentuk kontrol.
Dalam forum gelar perkara di Wasidik yang merupakan jantung pengawasan fungsional penyidikan Polri:
1. Pelanggaran Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.
Sebagaimana amanat KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan, setiap laporan wajib ditangani secara profesional dan proporsional. Penundaan penanganan perkara hampir 24 bulan sejak Oktober 2024, serta lambatnya penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dinilai telah mencederai rasa keadilan pelapor/korban.
2. Mendesak Wasidik Melakukan Koreksi dan Pengawasan.
Kehadiran EAS di Wasidik Ditreskrimum Polda Riau adalah untuk meminta Wasidik menjalankan fungsi pengawasan, penelitian dan koreksi terhadap penyidik pembantu, agar perkara tidak jalan di tempat.
3. Alat Bukti Dinilai Telah Terpenuhi.
Menurut Tim Kuasa Hukum, unsur Pasal 262 KUHP Baru telah terpenuhi secara formil dan materil, baik dari keterangan pelapor, saksi-saksi, visum et repertum, maupun petunjuk lainnya. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda peningkatan status perkara.
FAKTA: PERNAH DITAHAN LEBIH KURANG 3 (TIGA) MINGGU, DITANGGUHKAN, LALU MANGKRAK DI P19.
Fakta persidangan mengungkap, pelaku sempat dilakukan penahanan di Polsek oleh penyidik selama lebih kurang 3 (tiga) minggu pada bulan Januari 2026. Kemudian pada Februari 2026, keluarga terlapor mengajukan penangguhan penahanan dan dikabulkan oleh penyidik.
Ironisnya, hingga September 2026, berkas perkara masih dalam status P19 (berkas belum lengkap) dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis. Belum ada kepastian hukum kapan akan dilakukan pelimpahan Tahap II dan dinyatakan P21 (lengkap).
Menanggapi hal tersebut, Law Firm Erwanto Aman & Sofyan (EAS) menegaskan:
"Kami mengapresiasi Wasidik Polda Riau yang telah memfasilitasi gelar perkara ini. Laporan klien kami sejak Oktober 2024, pelaku sudah pernah ditahan lebih kurang tiga (3) minggu, lalu ditangguhkan Februari 2026, tapi sampai hari ini September 2026 masih P19. Klien kami butuh kepastian hukum. Kami akan kawal terus sampai P21 dan Tahap II ke Kejaksaan Negeri Bengkalis," tegas Tim Hukum EAS.
Law Firm EAS menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan pengawalan hingga perkara memperoleh kepastian hukum, serta tidak menutup kemungkinan menempuh upaya hukum lanjutan.

Posting Komentar